Ketua DPRD Polman : Pentingnya Koloborasi Antara Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah

 

Polman,Radar Jakarta-

Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Fahry Fadly menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan dalam dialog bertajuk “Membangun Polman dari Luar Pemerintahan” yang digelar di Cafe Domino, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Rabu (17/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri tokoh pejuang Sulbar Syahrir Hamdani, Ketua DPRD Polman Fahri Fadly, Wakil Ketua Komisi I DPRD Polman Ilham, Kepala Dinas Kominfo Polman Andi Himawan, Kasdim Polman, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Polman, Organisasi Kepemudaan, Aktivis, serta Mahasiswa Polman.

Dalam dialog tersebut, Fahri Fadly menyampaikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yakni membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan daerah membutuhkan dorongan dan partisipasi semua pihak. Saya sepakat dengan tema dialog ini, apalagi banyak dihadiri oleh aktivis dan mahasiswa. Ini menjadi bagian dari upaya bersama membangun Polman,” kata Ketua DPRD.

Ia menilai Polman memiliki potensi besar melalui sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Namun, potensi tersebut harus diperkuat dengan ruang dialog dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, pemuda, serta kelompok kritis.

“Kita harus duduk bersama menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Pembangunan tidak akan berjalan tanpa dukungan masyarakat. Forum seperti ini menjadi salah satu cara membantu pemerintah dalam menjalankan pembangunan,” katanya.

Selain membahas kolaborasi pembangunan, Fahri juga menyoroti persoalan tata ruang dan lingkungan, khususnya terkait pembangunan perumahan yang belum sepenuhnya memperhatikan sistem drainase dan daerah resapan air.

“Banyak perumahan yang dibangun sejak dahulu tanpa memperhatikan drainase dan resapan air. Dampaknya sekarang menjadi salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Skor News Awi Mandar mengatakan kritik dari Masyarakat maupun Media harus menjadi bagian dari proses pembangunan, bukan dianggap sebagai ancaman.

Menurutnya, kritik merupakan instrumen penting untuk memperbaiki kebijakan dan pelayanan pemerintah.

“Pemerintah terkadang salah memahami kritik. Padahal kritik adalah bagian penting dalam pembangunan, baik yang disampaikan Aktivis maupun Media,” jelasnya

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Polman Andi Himawan menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan masyarakat.

Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan wadah layanan khusus bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun keluhan terkait pelayanan publik dan pembangunan daerah.

“Pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat. Kami telah menyiapkan layanan yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya,” pungkasnya. (Rls)