Bupati Sinjai Hadiri Dialog Otonomi Daerah dalam Rangka HUT ke - 26 Apkasi.

 

Deli Serdang, Radar Jakarta News.com.

Bupati Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Hj. Ratnawati Arif, menghadiri dialog Otonomi Daerah (Otoda) dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke - 26 Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Graha Bhinneka Perkasa Provinsi Sumatera Utara (Sumut), pada Kamis (2/7/2026).

Kegiatan yang diikuti Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, dari berbagai daerah di Indonesia tersebut menjadi Forum Strategis untuk membahas berbagai isu penting dalam penguatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dua agenda utama yang dibahas yakni, strategi pembiayaan alternatif pembangunan daerah dan uji publik masukan Apkasi terhadap rancangan revisi Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Dalam forum tersebut, para kepala daerah mendiskusikan empat isu strategis, meliputi strategi dan model pembiayaan alternatif untuk keberlanjutan pembangunan, Collaborative Governance (Tata Kelola Kolaboratif) sebagai solusi keterbatasan fiskal.

Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peran strategis sektor perbankan dalam mendukung pembiayaan dan penguatan ekonomi lokal.

Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif menegaskan, bahwa ketergantungan daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) konvensional sudah saatnya diimbangi dengan sumber pendapatan yang inovatif.

"Tantangan ke depan tentu semakin kompleks. Di satu sisi ruang fiskal daerah memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, strategi pembiayaan alternatif baik melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Optimalisasi investasi daerah maupun pemanfaatan instrumen keuangan lainnya menjadi kunci agar proyek infrastruktur strategis, khususnya di Kabupaten Sinjai," kata Ratnawati didampingi Kepala Bapenda Sinjai Andi Adeha Syamsuri.

"Tantangan ke depan tentu semakin kompleks. Di satu sisi ruang fiskal daerah memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, strategi pembiayaan alternatif, baik melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), optimalisasi daerah, maupun pemanfaatan instrumen."

Selain persoalan fiskal, kehadiran Bupati Ratnawati juga membawa misi penting dalam mengawal jalannya uji publik revisi Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Melalui keikutsertaan dalam forum nasional ini, Pemerintah Kabupaten Sinjai berkomitmen untuk terus memperluas jejaring kerja sama, mengadopsi praktik - praktik terbaik dari daerah lain, serta menghadirkan berbagai inovasi guna mewujudkan pembangunan daerah yang maju, berdaya saing, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Demikian Radar Jakarta News.com mewartakan, seperti dilansir dari Humas Pemkab Sinjai.

Reporter: Andi Razak BW/redaksi.