Eksistensi Transparansi PT Pelni Cabang Makassar Terkait Penjualan Tiket Perlu Dipertanyakan.

 

Makassar, Radar Jakarta News.com.

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Makassar saat ini dinakhodai oleh H.Darman.

Namun eksistensi terkait transparansi pelayanan tiket penumpang perlu dipertanyakan.

Seperti, pada saat keberangkatan KM Gunung Dempo pada Rabu, 8 April 2026 lalu.

Jauh hari sebelum keberangkatan kapal yang dibangun di Jerman pada 2008 tersebut, saya berkali-kali berupaya mengkonfirmsi Darman selaku Kepala Cabang via WhatsApp terkait kuota (kapasitas) penumpang.

Namun, lulusan PIP (dulu bernama BPLP) tahun 1993 ini tidak bisa dihubungi karena tidak aktif sampai keberangkatan kapal. Begitu pun dengan Kaops PT Pelni Cabang Makassar, Ahmad Tamzak, nomor WhatsApp beliau juga tidak aktif.

Sehari sebelum keberangkatan KM Gunung Dempo, dari Makassar menuju Sorong, yakni pada Selasa (7/4/2026) siang, saya mendatangi rumah dinas (jabatan) Darman. Namun beliau tidak berada di tempat.

Menurut security yang bertugas di kediaman itu yang bernama A. Rivai, pak Darman tidak ada sedang ada tugas di luar. " Tapi kalau Kaops, Ahmad Tamzak, ada di belakang (maksudnya belakang rumah dinas)," kata Rivai.

Namun sang kaops tidak bersedia menemui saya di pos penjagaan rumah dinas Darman tanpa alasan tanpa alasan yang jelas.

Selang beberapa waktu kemudian, Rivai menghubungi Kaops tersebut perihal keberadaan saya untuk bertemu beliau.

Akhirnya, Rivai mengatakan, bahwa kaops telah menelepon pelayanan tiket Pelni dan semua bisa dilayani.

Namun sesampainya saya di kantor Pelni Cabang Makassar Jalan Sawerigading tiket yang saya ingin beli sebanyak 5 (lima) buah tidak ada dengan alasan "Overload" !!!

"Tiket sudah tidak ada untuk tujuan Manokwari, overload," kata salah seorang staf Darman.

Kami pun menduga besar kemungkinan terjadi rekayasa atau spekulasi di PT Pelni Cabang Makassar terkait pelayanan tiket buat penumpang !

Sementara penanggung jawab PT Pelni Cabang Makassar Darman seakan - akan lepas tanggung jawab begitu pun dengan Kaops Ahmad Tamzak.

"Bapak saja sebagai wartawan bisa dibohongi, apalagi kalau cuma masyarakat biasa," kata salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya kepada Radar Jakarta News.com.

"Untuk diketahui, wartawan adalah "mitra kerja" pemerintah, sementara PT Pelni adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100 persen sahamnya milik pemerintah. (bersambung).

Reporter: Andi Razak BW/redaksi