Arogansi Sindikat Sabung Ayam Marelan: Ketika Hukum Negara Dipertaruhkan di Tanah Sendiri

 

Radarjakartanews.com, Marelan –

 Praktik perjudian sabung ayam di Gang Bunga, Pasar 4 Barat Marelan, bukan lagi sekadar pelanggaran hukum biasa. Ia telah menjelma menjadi simbol terbukanya tantangan terhadap negara. Di tengah sorotan publik dan derasnya pemberitaan media, arena yang diduga dikelola oleh sosok berinisial (WD) justru kian percaya diri seolah hukum tak lagi memiliki daya jangkau.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, aktivitas perjudian itu kembali dijadwalkan beroperasi secara besar-besaran pada Sabtu, 18 April 2026. Fakta ini bukan hanya mengusik rasa keadilan masyarakat, tetapi juga menguji keberanian aparat penegak hukum (APH) dalam menjalankan mandatnya.

Lebih memprihatinkan lagi, keberadaan arena tersebut seakan kebal dari sentuhan hukum. Tidak ada tindakan tegas, tidak ada penindakan nyata. Yang tersisa hanyalah pertanyaan publik: di mana negara ketika hukum dipermainkan secara terang-terangan?

“Hukum Tandingan” di Marelan

Hasil penelusuran di lapangan mengungkap fakta yang sulit diterima akal sehat. Menjelang hari operasional, sistem pengamanan di lokasi justru semakin ketat dan terorganisir. Pengunjung diwajibkan menutup kamera ponsel dengan lakban sebuah prosedur yang menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menghindari dokumentasi dan penindakan hukum.

Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan kegelisahannya:

“Mereka tidak lagi takut. Itu mereka buka besar. Pengamanan mereka rapi, bahkan lebih siap daripada aparat yang tidak pernah terlihat. Kami seperti hidup di bawah aturan lain, bukan hukum negara.”

Pernyataan ini menggambarkan realitas yang mengkhawatirkanbahwa di satu titik wilayah, hukum negara seolah tersisih oleh “aturan” yang dibangun oleh kekuatan ilegal.

Sunyi dari Penegak Hukum

Upaya konfirmasi kepada jajaran Polres Pelabuhan Belawan tidak membuahkan hasil. Pesan resmi yang dikirimkan kepada Kasat Reskrim AKP Agus Poernomo, S.H., M.H., pada tanggal (17/4/26) hanya berakhir pada status terbaca tanpa tanggapan. Diamnya institusi penegak hukum dalam situasi seperti ini bukan sekadar sikap pasif, tetapi berpotensi melahirkan krisis kepercayaan publik.

Keterbukaan informasi publik bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Ketika komunikasi tertutup, ruang spekulasi terbuka lebar dan yang tumbuh adalah kecurigaan.

Seruan untuk Bertindak

Kondisi ini mendorong masyarakat menaruh harapan pada level yang lebih tinggi. Penanganan luar biasa dinilai mendesak untuk memutus rantai praktik perjudian yang diduga terorganisir:

- Intervensi Polda Sumut melalui tim khusus agar penindakan berjalan objektif dan bebas dari potensi kebocoran informasi.

- Pemeriksaan internal oleh Propam guna memastikan integritas aparat tetap terjaga dan tidak terciderai oleh praktik pembiaran.

- Penegakan hukum menyeluruh, tidak hanya terhadap pelaku lapangan, tetapi juga terhadap pihak yang diduga menjadi pengendali utama.

Langkah-langkah ini bukan sekadar penindakan, tetapi juga upaya memulihkan kepercayaan masyarakat yang mulai tergerus.

Ujian Nyata bagi Institusi

Apa yang terjadi di Marelan bukan hanya soal perjudian. Ini adalah ujian nyata bagi komitmen penegakan hukum dan kehadiran negara di tengah masyarakat. Jika praktik seperti ini terus berlangsung tanpa tindakan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya hukum, tetapi juga wibawa institusi itu sendiri.

Hari esok bukan sekadar jadwal operasional sebuah arena ilegal. Ia menjadi penanda: apakah hukum masih berdiri tegak, atau perlahan mulai runtuh di hadapan keberanian para pelanggar.

Publik tidak menuntut janji. Publik menunggu bukti.(Tim)