28 Tahun Usia Reformasi, Apa yang Dihasilkan ?
Penulis: Andi Abdul Razak Wahiduddin.
Jenderal Lapangan Gerakan Mahasiswa Reformasi 1998 (Progress'98) Stikom Fajar - Nitro Fajar Makassar.
Makassar, Radar Jakarta News.com.
Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) secara langsung di Indonesia pertama kali dimulai pada tahun 2005.
Sebelum sistem ini diterapkan, Pilkada dilakukan melalui perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Penyelenggaraan Pilkada langsung pertama kali pada tahun 2005 didasarkan pada Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
Setelah itu, sistem pemilihan berkembang hingga dilaksanakannya Pilkada serentak nasional yang mencakup seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2024.
Gerakan Mahasiswa yang menuntut pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) secara masif tercatat beberapa kali dalam sejarah.Yang terbaru, terjadi pada aksi 25 Agustus 2025. Selain itu, pendudukan bersejarah Gedung Parlemen oleh Mahasiswa terjadi pada Mei 1998 yang berujung pada lengsernya Presiden Soeharto.
Berikut adalah catatan sejarah Gerakan Mahasiswa dengan tuntutan membubarkan atau menduduki Gedung DPR RI.
1.Aksi "Revolusi Rakyat Indonesia" (25 Agustus 2025).
Ribuan Mahasiswa dan elemen masyarakat menggelar demonstrasi besar - besaran bertajuk #BubarkanDPR di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
-Pemicu: Kemarahan publik atas kabar kenaikan tunjangan anggota DPR yang mencapai lebih dari Rp.100 juta per bulan serta berbagai kebijakan yang dinilai menindas rakyat kecil, seperti maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
-Dampak: Aksi ini
memanas dan berujung bentrok dengan aparat keamanan yang menembakkan gas air mata serta water cannon hingga malam hari.
2.Pendudukan Gedung DPR/MPR (Mei 1998).
Ini adalah gerakan pendudukan parlemen paling masif dalam sejarah Indonesia modern.
-Pemicu: Krisis moneter dan tuntutan reformasi total, serta penolakan terhadap rezim Orde Baru (Orba) di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.
-Dampak: Puluhan ribu Mahasiswa dari berbagai kampus menduduki atap dan area dalam Gedung Nusantara DPR/MPR RI selama berhari - hari. Tekanan politik yang luar biasa dari gerakan ini memaksa Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada Kamis, 21 Mei 1998.
Sebagai catatan penting, masa Reformasi 1998 adalah gerakan perubahan besar di Indonesia yang dipicu oleh "Krisis Ekonomi Asia", meluasnya praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan rezim Orba yang otoriter di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Periode ini ditandai oleh berbagai peristiwa penting.
-Tragedi Trisakti (12 Mei 1998).
Aparat keamanan menembak mati empat Mahasiswa Universitas Trisakti yang memicu gelombang kemarahan, dan demonstrasi massal di seluruh negeri.
-Kerusuhan Mei 1998: Terjadi penjarahan, pembakaran, dan perusakan di berbagai kota besar, terutama di Jakarta yang menargetkan pertokoan, dan properti milik warga.
-Mundurnya Presiden Soeharto (21 Mei 1998): Setelah ribuan Mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR RI dan hilangnya dukungan politik Soeharto, akhirnya ia resmi mengundurkan diri sebagai presiden setelah 32 tahun berkuasa, mengakhiri era Orba.
Gerakan ini melahirkan enam agenda utama yang menjadi dasar demokratisasi di Indonesia saat ini:
1.Mengadili Soeharto dan kroni - kroninya.
2.Melaksanakan amandemen UUD 1945.
3.Menghapus Dwi Fungsi ABRI (pemisahan TNI dari Polri).
4.Menegakkan supremasi hukum.
5.Melaksanakan Otonomi Daerah (Otoda) yang seluas -luasnya.
6.Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN.
Sejak tumbangnya Orba pada Mei 1998, Indonesia bertranformasi menjadi negara demokrasi. Perubahan terbesar mencakup amandemen konstitusi, pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) langsung (presiden dan kepala daerah), kebebasan pers, Otoda, serta pencabutan fungsi "politik militer".
Berikut adalah rangkuman dinamika dan pencapaian utama sejak era reformasi bergulir hingga saat ini:
-Transisi demokrasi dan amandemen UUD 1945: Dilakukan empat kali amandemen konstitusi (1999 - 2002) yang membatasi masa jabatan presiden maksimal dua periode dan membentuk lembaga penegak hukum baru seperti, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).
-Desentralisasi dan Otoda: Kekuasaan tidak lagi tersentralisasi di Jakarta. Kewenangan pengelolaan wilayah dan keuangan dialihkan langsung ke pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.
-Kebebasan pers dan Hak Asasi Manusia (HAM): Pembatasan dan pembredelan media massa dihentikan, memungkinkan kebebasan berekspresi dan pembentukan berbagai lembaga independen seperti Komnas HAM.
-Penghapusan Dwi Fungsi ABRI: Militer tidak lagi terlibat dalam "politik praktis". Pemisahan institusi dilakukan dengan membentuk kepolisian yang independen (Polri) dan menempatkan TNI murni sebagai alat pertahanan negara.
-Pembangunan dan stabilitas ekonomi: Indonesia berhasil keluar dari "krisis moneter 1998", mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Ekspansi infrastruktur yang masif (seperti jaringan jalan tol trans - Jawa dan trans -'Sumatera), serta penyaluran bantuan sosial.
-Tantangan yang belum terselesaikan: Di balik kebebasan politik tersebut, berbagai tantangan besar masih terus membayangi perjalanan bangsa, masalah klasik seperti pemberantasan korupsi, kesenjangan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta perlindungan lingkungan dan penegakan hukum masih menjadi isu utama yang disorot oleh masyarakat.
Perjalanan HAM dan keadilan berbagai catatan evaluasi dari organisasi seperti Komnas HAM dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)Jakarta secara rutin menyoroti perjalanan era reformasi yang kini menginjak hampir tiga dekade ini, khususnya mengenai pekerjaan rumah penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu dan pengawalan supremasi hukum.
-Transisi demokrasi: Pasca 1998, Indonesia sukses bertransisi menjadi negara demokrasi modern, dengan Pemilu Presiden langsung pertama yang diselenggarakan pada tahun 2004.
Sebagaimana tuntutan utama gerakan Mahasiswa dan rakyat pada saat itu menuntut enam agenda utama pengadilan Soeharto dan kroninya, amandemen UUD 1945, penghapusan Dwi Fungsi ABRI, Otoda, penegakan hukum, dan pemberantasan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).(1).
-Sumber terpercaya.

Tidak ada komentar