Program Ketahanan Pangan Desa Angsana di Pertanyakan Warga

Pandeglang, RJ

Program Ketahanan Pangan Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, kembali menjadi sorotan warga. Meski dana program tersebut telah digulirkan ke rekening Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Angsana, sejumlah pengadaan ternak dinilai belum terealisasi secara utuh, khususnya pengadaan bebek pedaging.

Sejumlah warga menyampaikan kekecewaannya karena hingga waktu monitoring dan evaluasi (monev) berlalu, pengadaan bebek belum juga terlihat lengkap di lapangan. Padahal, program tersebut diharapkan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Katanya sudah direalisasikan, tapi kenyataannya di lapangan belum lengkap. Monev sudah lewat, bebek masih belum sesuai. Ini yang bikin warga bertanya-tanya,” ujar salah satu warga dengan nada pedas, seraya meminta identitasnya dirahasiakan, Jumat (6/2/26)

Warga juga menyoroti minimnya informasi terbuka terkait progres realisasi program, sehingga memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Kondisi ini dinilai dapat memicu ketidakpercayaan publik jika tidak segera dijelaskan secara transparan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Angsana, H. Pendi, membantah anggapan bahwa pengadaan bebek belum direalisasikan. Ia menegaskan bahwa proses pengadaan dilakukan secara bertahap.

“Pengadaan bebek bukan belum direalisasikan. Kami sudah memesan 400 ekor. Sebanyak 200 ekor sudah dikirim, dan sisanya 200 ekor akan dikirim minggu ini karena pada minggu saat mau dikirim sedang banjir,” jelas H. Pendi saat dikonfirmasi.

Terkait pengadaan kambing, H. Pendi memastikan seluruhnya telah direalisasikan sebanyak 27 ekor, termasuk kandangnya. Ia menjelaskan, 21 ekor dikelola di kandang BUMDes, sementara 6 ekor lainnya diurus oleh masyarakat.

Sementara itu, untuk pengadaan ayam petelur, H. Pendi menyatakan program tersebut telah direalisasikan dan dikelola oleh Ketua BUMDes Angsana, Amin Nuroni. Ia juga mengakui adanya hubungan keluarga dengan Ketua BUMDes tersebut.

“Pengadaan ayam petelur sudah direalisasikan dan diurus oleh Ketua BUMDes. Saya akui beliau saudara saya,” ujarnya.

Meski telah ada klarifikasi dari pemerintah desa, warga berharap ke depan pengelolaan Program Ketahanan Pangan dilakukan lebih terbuka, khususnya dalam penyampaian progres realisasi, agar tidak menimbulkan polemik berulang dan kecurigaan di tengah masyarakat.

(YEN, DIENZ)