BUMDes Bungur Copong Dipertanyakan, Program Ketahanan Pangan Tinggalkan Kandang Kosong

 

Pandeglang, Radar Jakarta

 Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bungur Copong, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Banten, kini menjadi sorotan publik. Program ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dinilai tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya warga Kampung Pamatang, Desa Bungur Copong.

Pasalnya, berdasarkan pantauan di lapangan dan keterangan warga, program tersebut saat ini hanya menyisakan kandang kosong. Kandang yang ada pun disebut tidak sesuai dengan spesifikasi maupun anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah desa.

Salah seorang tokoh masyarakat setempat, yang enggan disebutkan namanya, menyampaikan bahwa sejak awal program dijalankan, masyarakat tidak pernah merasakan dampak ekonomi dari keberadaan BUMDes tersebut.

“Yang terlihat sekarang hanya kandang kosong. Bebeknya tidak jelas ke mana, dan masyarakat tidak pernah dilibatkan,” ujarnya, Senin (9/2/26). 

Ketua BUMDes Sulit Ditemui

Ketua BUMDes Bungur Copong, Unung Herdiana, hingga kini sulit ditemui. Berdasarkan informasi yang dihimpun, yang bersangkutan berdomisili di luar Kecamatan Picung. Saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp, Unung Herdiana hanya memberikan jawaban singkat dalam bahasa Sunda, “Enya adatna ketua”, tanpa penjelasan lebih lanjut. Setelah itu, tidak ada tanggapan lanjutan hingga berita ini diterbitkan.

Kondisi tersebut menambah pertanyaan publik terkait transparansi dan keterbukaan pengelolaan BUMDes, termasuk kejelasan penggunaan anggaran dan keberlangsungan program ketahanan pangan yang dijalankan.

PJ Kepala Desa Juga Belum Memberikan Keterangan

Sementara itu, Asep Furkon, selaku Penjabat (PJ) Kepala Desa Bungur Copong, juga belum berhasil dimintai keterangan.

Upaya konfirmasi baik secara langsung maupun melalui sambungan komunikasi tidak mendapat respons.

Padahal, sebagai penanggung jawab pemerintahan desa, PJ Kepala Desa memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap program-program yang dibiayai oleh Dana Desa.

Dugaan Pengelolaan Tidak Optimal

Berdasarkan keterangan sejumlah warga, bebek yang sebelumnya berada di kandang BUMDes sebagian dilaporkan mati, sementara sebagian lainnya disebut dibawa oleh pengelola BUMDes. Namun demikian, informasi ini masih memerlukan klarifikasi resmi dari pihak terkait.

Lemahnya pengawasan terhadap program ketahanan pangan dinilai membuka celah terjadinya pengelolaan yang tidak optimal dan berpotensi menyimpang dari tujuan awal program.

Masyarakat Minta Evaluasi dan Audit

Masyarakat Desa Bungur Copong berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) serta Inspektorat Kabupaten Pandeglang dapat turun langsung ke lapangan untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan BUMDes Bungur Copong.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dinilai penting agar program yang dibiayai negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta mencegah terjadinya pembiaran yang dapat merugikan kepentingan publik.

(Diens).