Kapolda Diminta Tindak Tegas Bos Judi “303” Wilayah Sumut Berinisial AK dan Para Bekingnya

 

Medan, RJ

Ditengah meningkatnya kepercayaan masyarakat Sumatera Utara terhadap kinerja Polri, muncul tudingan serius yang berpotensi mencoreng citra institusi penegak hukum. Sejumlah warga menyoroti dugaan adanya oknum Aparat Penegak Hukum (APH) yang diduga membekingi aktivitas perjudian jenis 303 milik seorang pengusaha berinisial AK.

Temuan di lapangan menunjukkan, AK disebut telah lama menjalankan sejumlah lokasi perjudian tembak ikan di kawasan, Asia Mega Mas, serta di sekitar Jalan Sukaramai, Medan, Tebing Tinggi, dan Batubara. Aktivitas ilegal tersebut diduga tetap beroperasi secara leluasa meski Sumatera Utara kini tengah dilanda bencana banjir di berbagai wilayah.

Warga menilai situasi ini memicu kecurigaan publik. Di saat aparat terfokus pada operasi kemanusiaan dan penanganan banjir, justru beredar informasi bahwa AK memanfaatkan momentum tersebut untuk semakin merapikan operasional judi miliknya.

“Kami minta APH bertindak tegas menghentikan praktik judi tembak ikan dan dadu yang diduga dikelola AK,” ujar seorang warga asal Simalungun kepada media, Senin (10/11/2025). Ia meminta identitasnya tidak dipublikasikan demi keamanan.

Tidak berhenti di situ, kabar terbaru menyebutkan AK juga berencana memperluas jaringan dengan membuka judi togel di sejumlah kabupaten di Sumut. Rencana tersebut dikhawatirkan akan memperburuk situasi sosial di tengah masyarakat yang sedang terdampak bencana.

“Jika penindakan tidak dilakukan, kepercayaan masyarakat terhadap Polri bisa menurun. Kami minta Mabes Polri, Tim Reformasi Polri, dan Komisi III DPR RI turun tangan mengusut siapa sebenarnya AK yang membuat kegaduhan di tengah bencana ini,” tambah warga lainnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dugaan keterlibatan oknum APH ataupun identitas AK yang disebut-sebut sebagai pengendali jaringan perjudian tersebut.

Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat segera mengambil tindakan tegas, transparan, dan profesional agar situasi tidak berkembang menjadi keresahan publik yang lebih luas.(Red/Tim)