Amnesty International Catat 16 Kasus Intimidasi Sepanjang Pemilu 2024, Apa saja?

 

Jakarta, Radar Jakarta News.com.

Direktur Eksekututif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan, dinamika Pemilu 2024 diwarnai oleh banyak intimidasi dan pembatasan terhadap suara kritis.

Pembatasan itu kata dia, terutama kritik atas penyelenggaraan Pemilu yang  menyasar penggiat seni, jurnalis, dan akademisi.

Berbagai pembatasan terjadi selama periode kampanye hingga masa penghitungan hasil pemungutan suara.

"Ada pula sasaran yang mengarah kepada pihak yang bersuara kritis seputar kecurangan Pemilu, termasuk yang berasal dari pendukung kubu yang berlawanan dengan kubu yang didukung Presiden Joko Widodo," kata Usman Hamid melalui rilis yang diterima Tempo pada Jumat, 23 Februari 2024.

Data Amnesty International mencatat, sejak masa kampanye Pemilu hingga sehari jelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024, paling tidak ada 16 kasus intimidasi yang menyasar setidaknya 34 korban. Salah satu yang menonjol adalah intimidasi dan pembatasan kalangan sivitas akademika yang  bersuara kritis mengenai Pemilu.

"Dari mulai intimidasi atas sejumlah akademisi Universitas Indonesia, Universitas Muhammadiyah Semarang, hingga pembubaran acara diskusi di Universitas Negeri Yogyakarta," kata Usman.

Data tersebut menambah jumlah kasus yang terjadi selama periode 2019 hingga 2023, yaitu 363 kasus dengan sedikitnya 1.033 korban serangan tertinggi dengan 268 korban  terjadi sepanjang tahun 2023.

Ketua Badan Pengurus Amnesty International Indonesia juga mengatakan, kecenderungan kasus ini merupakan implikasi dari sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang membela satu kubu.

"Ini menimbulkan situasi di mana orang - orang yang tidak sekubu dengannya, seolah berada di luar perlindungan hukum  negara," kata Marzuki Darusman, Ketua Badan Pengurus Amnesty International Indonesia.

Amnesty mencatat, pembatasan semakin marak pada hari - hari menjelang pemungutan suara pada 14 Februari.

Pada 1 Februari, misalnya, salah seorang warga asing yang hadir dan melakukan pemotretan aksi kamisan di Jakarta diamankan petugas imigrasi.

Lalu, pada 3 Februari, sekelompok orang membubarkan paksa rapat mahasiswa di dekat Universitas Trilogi Jakarta, rapat itu bertema "Pemilu Curang dan Pemakzulan Presiden Joko Widodo."

Selanjutnya, 5 Februari, terjadi sabotase di acara Deklarasi Akademik Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) bertajuk "Mencegah Kemunduran Demokrasi Malu Menjadi Bangsa."

Pada 7 Februari, sekirar 100 orang menggelar protes di depan Kantor YLBHI dan Kontras. Mereka menuduh kedua lembaga tersebut melakukan provokasi isu pemakzulan presiden.

Kemudian, setelah  dirilis pada 11 Februari, sejumlah aktivis yang berperan dalam film dokumenter "Dirty Vote" dilaporkan ke polisi. Mereka adalah Dandhy Laksono (sutradara) dan tiga pengajar hukum tata negara, yakni Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti.

Film yang menyoroti dugaan kecurangan Pemilu 2024 ini dituduh sebagai "kampanye hitam" terhadap pasangan capres dan cawapres tertentu dan melanggar ketentuan masa tenang sehari jelang pencoblosan. 

Pada 13 Februari, sekelompok orang menyerang sejumlah mahasiswa saat menggelar aksi penyampaian pendapat di dekat Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat.

Aksi tersebut menyoroti kecurangan Pemilu dan mendesak pemakzulan Presiden Jokowi.

"Pola kriminalisasi dan pembungkaman kritik - kritik atas Pemilu seakan membawa kita ke masa Orde Baru, ketika kritik - kritik yang ingin memastikan Pemilu berintegritas dianggap sebagai ancaman," kata Usman.

Ia juga mengatakan, di luar isu Pemilu, pembatasan terus terjadi. Yang terbaru adalah pembatasan nonton bareng film Eksil di Samarinda, Kalimantan Timur. 

Pihak bioskop tiba - tiba mensyaratkan izin keramaian polisi kepada aksi kamisan Kalimantan Timur sebagai penyelenggara.

"Batalnya pemutaran film itu mencederai hak berekspresi, berkumpul secara damai, bahkan berkesenian. 

Itu adalah karya seni yang sarat pesan kemanusiaan. Seharusnya dilindungi, apalagi karena menyajikan kisah korban Tragedi 1965 di luar negeri yang selama ini tidak banyak diketahui publik," kata Usman.

"Apakah film ini menguak pelanggaran HAM oleh negara di masa lalu? Negara sekarang seharusnya melindungi prakarsa tersebut. Pihak CCV juga harus menjelaskan duduk perkara izin keramaian yang berujung pembatalan pemutaran film Eksil," lanjut Usman.

Keduanya juga bersepakat, negara tidak boleh membiarkan praktik - praktik intimidasi dan pembatalan hak berkumpul dan berekspresi. Itu hak publik untuk melakukan kontrol sosial atas proses Pemilu 2024 yang bebas dan adil.

Sumber Berita/artikel Asli: tempo.

Reporter: Andi Razak BW/redaksi.