Dirjen IKP : Dewan Pers Satu-satunya Lembaga yang Lakukan Sertifikasi Jurnalis ..!!!

 

JAKARTA, RADARJAKARTA.NET— Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Kementerian Komunikasi 

dan Informasi, Usman Kansong, mengambil sikap tegas atas kekisruhan dan viralnya berita uji kompetensi wartawan yang dilakukan pihak lain.

Ia menyatakan tidak pernah 

memberi izin atau rekomendasi pada lembaga lain untuk melakukan sertifikasi pada 

insan pers.

“Hanya Dewan Pers satu-satunya lembaga yang berhak melakukan sertifikasi 

wartawan. Tidak ada lembaga lain lagi,” ujar Usman dalam audiensi dengan Dewan 

Pers, Senin (20/6), di Tangerang Selatan, Banten.

Dari Dewan Pers hadir Prof 

Azyumardi Azra (ketua), M Agung Dharmajaya (wakil ketua), Arif Zulkifli (anggota), 

Ninik Rahayu (anggota), Yadi Hendriana (anggota) dan Paulus Tri Agung Kristanto 

(anggota).

Usman menambahkan, jika memang Kominfo mengeluarkan surat izin atau rekomendasi pada lembaga lain untuk melakukan sertifikasi wartawan, maka ia, meminta agar rekomendasi/izin tersebut dicabut.

Ia akan melaporkan kasus ini pada  Menteri Kominfo, Johnny G Plate.

 “Ada yang bertanya pada saya, mengapa Kominfo justru tidak mendukung Dewan 

Pers? Saya justru heran kalau ada yang meragukan komitmen saya untuk mendukung 

Dewan Pers,” ungkap Usman yang juga lama menjadi wartawan tersebut.

Kasus ini bermula ketika LSP Pers Indonesia mengadakan uji kompetensi dan 

sertifikasi wartawan.

Usman mengaku telah mendapat flyer (semacam brosur) uji 

kompetensi wartawan oleh LSP Pers Indonesia. Ia lalu menanyakan ke beberapa 

pihak keabsahan uji kompetensi itu dan banyak yang menyarankan agar tak 

menanggapi kegiatan lembaga itu.

Sedangkan Heldi Idris dari Balitbang Sumber Daya Manusia Kominfo dan Plt Kepala 

Puslitbang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kemenkominfo, Said Mirza Pahlevi, menyatakan bahwa lembaganya memang pernah memberikan 

rekomendasi pada salah satu lembaga sertifikasi untuk mengadakan pelatihan,

namun rekomendasi itu bukan untuk uji sertifikasi wartawan.

"Dalam pertemuan Ketua Dewan Pers Mohamad NUH beserta jajaran Dewan Pers 

dan Kepala BNSP Kunjung Masehat pada tahun 2021, Pak Kunjung mengatakan 

bahwa BNSP tidak akan mengeluarkan sertifikat lembaga uji tanpa rekomendasi dari 

Dewan Pers.

Ternyata BNSP menetapkan satu lembaga uji sertifikasi jurnalistik. Itu 

melanggar kesepakatan yang disampaikan. 

Dewan Pers (periode 2022-2025) harus 

mengusulkan agar penetapan itu dicabut," tutur Hendry Ch Bangun, mantan wakil 

ketua Dewan Pers yang juga ikut dalam pertemuan tersebut.

M Agung Dharmajaya dan Hendry sempat menanyakan surat asli rekomendasi dari 

Kemenkominfo tersebut agar bisa dilihat isinya sehingga dapat diketahui letak 

kekeliruannya. Dirjen IKP berjanji akan mengecek langsung redaksi surat 

rekomendasi tersebut dan menyampaikan ke Dewan Pers.

(Rilis/ES)